PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KPE)

Definisi PNS  : PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 tahun 1999, termasuk CPNS

KPE  : Kartu Identitas PNS yang memuat data PNS dan

keluarganya  secara elektronik

KPE Tambahan  : adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang

menjadi tanggungan PNS atau penerima pensiun sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

KPE   :  Diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah

PNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahan      diberikan pula pada suami/isteri dan anak dari penerima

pensiun PNS
Memory Usage KPE (Bytes)

• Main Card for PNS 9.015-14,08% (dari 64 Kb)
• Additional Data for Spouses6.378 – 9,96% (dari 64 Kb)
• Additional Data for Children 6.362-9,94% (dari 64 Kb)
• Biometric Data Picture & FP Aprox. 30 Kb atau 46% (dari 64 Kb)

PEMANFAATAN KPE

KPE dapat digunakan:

1. Pengganti Kartu Pegawai (Karpeg)
2. Pengganti Kartu Kuning (ASKES)
3. Pengganti Kartu Pensiun (Taspen)
4. Kartu Layanan Taperum (Bapertarum)
5. Dompet Elektronik (e-wallet)
6. Penghitungan Gaji dan Belanja Pegawai (Departemen Keuangan): PerMen Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 tgl 16 Oktober 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (antara lain : Perjalanan Dinas, Biaya Akomodasi)
7. KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya (Parkir, Presensi, Akses Kontrol)

MANFAAT KPE BAGI PNS

1. Mendapat kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh
2. Mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen
3. Dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE
4. Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum
5. Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji
6. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi di Merchant
7. Dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS
8. Khusus untuk  PNS di DKI Jakarta,  KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran Bus Way, Karcis Ancol,Parkir dan sebagainya
9. KPE tidak Membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan
10. Dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS
11. Khusus untuk  PNS di DKI Jakarta,  KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran Bus Way, Karcis Ancol, Parkir dan sebagainya
12. KPE tidak Membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI JANGKA PENDEK

• Diperlukan data-data detil dari daerah :

1. Jumlah kantor pemerintah
2. Jumlah PNS
3. Statistik gaji dan perjalanan dinas
4. Detil Realitas Rencana Anggaran Biaya Implementasi dan Pendapatan

• Implementasi Pembayaran gaji dan perjalanan dinas di pusat dan daerah di lokasi yang mudah implementasinya :

1. Implementasi di ASKES, Bapertarum dan TASPEN
2. Rumah Sakit Umum Daerah
3. Kantor Taspen
4. Kantor Bapertarum

MANFAAT BAGI ASKES

1. Otentikasi Pelayanan Kesehatan
2. Minimalisasi Penyalahgunaan
3. Verifikasi dan Monitoring Klaim dari Rumah Sakit, Apotik dan Puskesmas
4. Kajian Medical Record PNS
5. Efisiensi Infrastruktur Pelayanan
6. Otomatisasi Pelaporan dan Klaim  berdampak kepada penghematan keuangan negara
7. Database PNS yang terintegrasi dengan BKN
8. Perencanaan kebijakan bagi Stakeholder

KPE – ASKES – BAPERTARUM – TASPEN

1. menempatkan terminal transaksi di lini depan ASKES, TASPEN, BAPERTARUM
2. SCI membuat “interface” antara sistem KPE dengan Back-Office ASKES, TASPEN, BAPERTARUM
3. Back-End ASKES, TASPEN, BAPERTARUM merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing institusi dan dapat dibantu pengembangannya
4. Bisnis Proses dilini depan yang terkait dengan KPE didefinisikan bersama antara ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM

KPE DI ASKES

1. KPE merupakan sarana otentikasi pengguna ASKES pada lini depan di Puskesmas dan Rumah Sakit
2. Pada tahap awal, Rumah Sakit akan dilengkapi dengan terminal KPE yang dapat membaca kartu KPE dan melakukan otentikasi dengan sidik jari
3. Form ASKES dapat langsung diisi dengan data-data PNS yang diambil dari KPE, sehingga mempercepat proses.
4. Form diotentikasi dengan menggunakan sidik jari dan diberikan kode khusus otentikasi untuk verifikasi di Back-Office ASKES
5. Bilamana diperlukan, pada Tahap Lanjutan, Proses Otentikasi tersebut dapat dilakukan untuk setiap layanan yang diberikan oleh rumah sakit
6. Verifikasi Pengguna ASKES maupun penggunaan layanan rumah sakit dapat dilakukan verifikasi “on-site” secara sistemik dan lebih cepat
7. Pada Tahap Lanjutan, Terminal KPE dipasang di PUSKESMAS sehingga layanan PNS ditempat tersebut dapat diukur secara tepat oleh ASKES.